Saat penyerahan award Federasi Teater Indonesia, di Teater Studio, TIM Jakarta, Rabu (9/1), sang Presiden BBM, Si Butet Yogya, membacakan sebuah cerpen.

“Kematian Paman Gober ditunggu-tunggu semua bebek. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu-nunggu saat itu. Setiap kali penduduk Kota Bebek membuka koran, yang mereka ingin ketahui hanya satu hal: Apakah hari ini Paman Gober sudah mati.

Paman Gober memang terlalu kuat, terlalu licin, dan bertambah kaya setiap hari. Gudang-gudang uangnya berderet dan semuanya penuh. Setiap hari kekayaannya tak pernah berhenti bertambah,” begitulah Butet Kertaradjasa membuka cerita.

Ratusan pengunjung tak sabar menunggu lanjutan cerita. Boleh jadi, mereka sudah bisa menduga, siapa Paman Gober yang dimaksud. Apalagi ketika Paman Gober bicara, intonasi dan warna suara tokoh yang mirip dengan cerita imajinasi itu ia tirukan dengan sempurna.

Gelak penonton membahana di ruangan berkapasitas sekitar 250 orang itu. Buat Butet, cerita Kematian Paman Gober sangat pas dengan kondisi bulan-bulan terakhir ini.

Namun Teater Studio TIM barangkali hanya menara gading. Di luar sini, hampir seluruh stasiun teve menayangkan semua berita positif tentang mantan Presiden Soeharto. Apa karena semua stasiun teve itu satu grup media yang sahamnya dipegang orang-orang partai beringin?

Setiap orang menyetel saluran, ada Soeharto, mirip sebelum tahun 1998. Komentar yang diberikan oleh orang yang diwawancara hampir seragam: Soeharto banyak jasanya, zaman beliau harga sembako murah-murah, sekolah murah, bla-bla-bla.

Siapa yang minta agar keadaan sakit dan wafatnya Sang Jendral diexpose teve setiap saat? Rakyat Indonesiakah? Ini bukan soal apakah Almarhum itu baik atau jahat. Bukan soal beliau yang sudah tiada. Melainkan soal kita yang masih hidup.

Pak Amien Rais adalah tokoh nasional pertama yang ‘tak ada angin tak ada hujan, tahu-tahu’ mengusulkan agar rakyat Indonesia memaafkan (alm) Pak Harto. Tentu, kita semua setuju bahwa ‘maaf’ adalah jalan panjang yang akan mentransformasikan kepribadian kita menuju ahimsa. Dalam sejarah Islam, perdamaian Hudaibiyah dan penaklukan kota Makkah mecontohkan ini juga.

Tapi jalan itu panjang sekali, dan jalan pintas seperti yang diusahakan kroni Soeharto dan medianya sekarang membentuk opini publik ke arah itu. Daftar maaf begitu panjang, dan itu termasuk mengalahkan kepentingan dan ambisi diri yang egois.

Usaha para presiden ala kultur Jawa telah gagal mengadili klan Soeharto. Konglomerat sudah ganti baju, media dikuasai, yayasan-yayasan baru tiba-tiba dilahirkan.

Jadi, siapa yang menginisiasikan exposure itu? Yang paling logis ya kroni Soeharto, yang tanpa malu-malu memainkan psikologi mayoritas kita yang menengah bawah. Psikologi kekalahan: Lihatlah sosok tak berdaya itu. Mari maafken. Yang tidak ikut gerbong maaf is politically incorrect.

Yang bisa menolong mentransformasikan Indonesia adalah kelas menengahnya, yang tipis dan kalah suara, dan kultur Jawa nggladrah yang termarjinalkan selama 30 tahun. Bukan koran, bukan tivi. Mungkin blog.

Dd

mengapa negara yang dicita-citakan itu sekarang kehilangan peranannya, mengambil sikap masabodoh, bahkan ikut menjerumuskan warganegara ke dalam aneka kesulitan?

Sejak tahun 1980-an, kehadiran negara dianggap bermasalah (I. Wibowo / www.prakarsa-rakyat.org).  Pendapat seperti ini umumnya ditiupkan para ekonom neoliberal. Kata mereka, banyak masalah berakar pada adanya negara. Milton Friedman, dalam tulisannya yang dibaca oleh setiap ekonom, mengatakan: “Ganti negara dengan pasar, dan semua orang akan bahagia.”

Pandangan emoh-negara tersebut dimulai pada awal tahun 1980-an – di Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher, dan di Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan. Di dua negara tersebut, negara seakan-akan dilucuti dari banyak kegiatan dan wewenang akibat privatisasi perusahaan milik negara, diiringi pembubaran sistem welfare state sehingga rakyat harus berjuang untuk mengatasi semua kebutuhannya. Tak boleh dilupakan pula penurunan pajak pendapatan untuk orang kaya.

Sukses di dua negara tersebut menarik banyak negara lain untuk mengikuti jejaknya. New Zealand dengan cepat menempuh jalan ini. Di Dunia Ketiga, Amerika Latin, khususnya, juga muncul kebijakan serupa. Di Indonesia liberalisasi ini datang pada akhir tahun 1980-an, walaupun tidak cukup radikal. Kalau semula negara dipenuhi dengan rambu-rambu dan pagar, kini negara menjadi rata.

Setelah tanah diratakan, masuklah Multinational Corporation (MNC) yang mengalami pertumbuhan cepat pada tahun 1990-an. Perusahaan multinasional bermarkas di negara-negara maju, Eropa, Jepang, Kanada, Amerika Serikat. Ada beberapa yang berasal dari negara-negara berkembang, tetapi belum banyak.

MNC umumnya bergerak di bidang manufaktur, industri berat (minyak dan tambang), dan jasa keuangan (bank). Modal diperoleh dari pasar saham negara asal dan pasar saham di seluruh dunia. Jumlah MNC saat ini tidak kurang dari 63.000 (Gabel dan Bruner, 2004). MNC menggunakan berbagai strategi untuk masuk ke negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam.

Sementara itu, muncul organisasi internasional yang membantu supaya seluruh dunia tetap terbuka, yaitu IMF, World Bank, dan WTO. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi tersebut praktis telah menjadi alat bagi negara-negara maju untuk menjaga “proyek globalisasi” tidak mengalami hambatan. Semua negara di dunia harus menjalankan pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi.

Akibatnya, negara menjadi benar-benar tidak berkutik. Juga seandainya negara ingin berbuat sesuatu. Negara harus memilih: membiarkan semua itu berjalan seperti apa adanya, atau kehilangan sumber pemasukan dari perusahaan-perusahaan itu. Tentu negara memilih yang pertama, juga negara-negara yang demokratis. Sekali lagi, persoalannya adalah survival.

Dalam keadaan kas yang semakin kosong, di samping penerimaan pajak yang rendah, negara berkembang yang juga harus membayar utang luar negeri yang besar yang memakan porsi besar dari anggaran keuangan tahunan mereka. Dengan kalimat lain, negara berkembang terpaksa memberi kesempatan kepada MNC karena merekalah yng dapat mendatangkan dana bagi kasnya.

Bukannya melindungi, negara malah “menjual”-nya kepada MNC. David Korten dalam bukunya When Corporations Rule the World (2001) dengan jelas dan gamblang melukiskan sepak terjang MNC di tingkat dunia sedemikian rupa, sehingga banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga, kewalahan menyusun kebijakan yang menguntungkan rakyatnya.

Beberapa MNC besar sebenarnya telah membangun sebuah jaringan monopoli yang dengan mudah mengatur harga dan mengusai pasar global. Perusahaan tingkat nasional dengan skala yang lebih kecil tidak mungkin bersaing dengan mereka. Yang terjadi kemudian, perusahaan nasional malah bersaing satu sama lain untuk memperoleh order dari MNC, sebagai bagian dari strategi outsourcing. Inilah persaingan yang menggorok leher, yang menggiring pada jurang kehancuran para buruh dan lingkungan hidup (istilahnya: race to the bottom alias “berpacu ke bawah”).

Itu sebabnya buruh di Indonesia semakin menderita. Negara mengubah peraturan perburuhan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengusaha global dengan merugikan para buruh. Negara dan bisnis menciptakan sistem perburuhan baru yang diberi nama indah Labour Flexibility Market (LFM).

Hal yang terjadi sebelumnya dianggap sistem yang rigid karena perusahaan harus mengangkat tenaga tetap, harus menyediakan berbagai fasilitas, dan tentu saja menyediakan pensiun (Munck, 2002:72).

Sistem LFM pada dasarnya meliputi
1. External numerical flexibility. jumlah pekerja disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
2. Externalisation. Sebagian dari pekerjaan perusahaan diserahkan kepada sub-kontrak.
3. Internal numerical flexibility. Jam kerja dan kerja itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
4. Fuctional flexibility. Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
5. Wages flexibility. Upah kerja disesuaikan dengan produktivitas dan situasi pasar.

Beberapa jenis fleksibilitas ini pada dasarnya melepaskan pengusaha dari tanggungjawabnya untuk memberikan job security kepada buruh. Dengan sistem kontrak yang diterapkan, buruh masuk dalam situasi tidak menentu. Negara merasa bahwa inilah bentuk konsesi yang dapat diberikan kepada MNC. Oleh karena itu negara tidak ragu-ragu untuk menyesuaikan undang-undang perburuhan dengan tuntutan LFM.

“berpacu ke bawah”
Negara pada awalnya didirikan sebagai organisasi untuk melindungi warganegara. Namun akhirnya negara tidak mampu mencapai tujuan itu semata-mata karena negara harus tunduk kepada kekuatan globalisasi. Supaya sebuah negara diakui dalam dunia global, negara harus menciutkan dan mengecilkan diri.

Karena itu negara kehilangan kemampuan melindungi warganegaranya, malah menjadi makelar global kepada MNC. Semboyan mereka: “Find your niche in the global market place”.

Akibat langsung dari perselingkuhan negara dan MNC adalah diterapkannya kebijakan fleksibilitas tenaga kerja yang bercirikan “berpacu ke bawah”. Tidak ada buruh di negara Dunia Ketiga yang tidak tercengkram oleh sistem tersebut.

Dengan demikian hilanglah peran negara sebagai organisasi yang didirikan untuk melindungi warga-negara. Peranannya semakin kecil untuk sebagian besar warganegara, tetapi semakin besar untuk para pengusaha yang merupakan sebagian kecil dari warganegara.

Dengan kalimat lain, negara dan penguasa telah merapatkan diri dengan mengorbankan buruh maupun warganegara lain. Perkembangan ini tentu saja merupakan kemunduran besar dari yang telah terjadi di tahun 1945-1980, ketika buruh tidak diperlakukan sebagai “faktor produksi”, melainkan sebagai “subjek” dalam proses produksi.

Peraih Nobel Perdamaian yang dikenal sebagai ’Bankir Orang Miskin’, Muhammad Yunus, menjadi dosen di Istana Negara, 07/08/07. “Mahasiswa”-nya adalah Presiden SBY, Wapres JK, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yunus hadir di Istana atas undangan khusus Presiden SBY.

Yunus yang tampil bersahaja itu sangat optimistis Indonesia bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Syaratnya, pemerintah dan masyarakat harus optimistis dan berkomitmen untuk terus mengikis kemiskinan tersebut.
Yunus sangat paham cara-cara memberantas kemiskinan. Pengalaman panjangnya sebagai pendiri Grameen Bank membuktikan bahwa masyarakat bisa diangkat dari jurang kemiskinan. Lewat program pemberantasan kemiskinan mulai 1974, jutaan orang miskin di Bangladesh bisa terbebas dari isapan lintah darat dan tengkulak.
Pria yang juga profesor ekonomi itu membangun sistem penyaluran kredit keuangan dan mengajarkan manajemen kepada orang-orang papa sehingga bisa memberdayakan diri dan menciptakan peluang kerja bagi yang lain.
Indonesia dan Bangladesh, kata Yunus, akan bersama-sama memindahkan angka kemiskinan ke titik nol. Ia memberi empat masukan agar Indonesia segera terbebas dari jeratan kemiskinan.
Pertama, perluasan sistem kredit keuangan secara menyeluruh. Kedua, memberi rasa kepemilikan kepada orang miskin supaya mereka bisa mengontrol nasibnya sendiri. Ketiga, meningkatkan kreativitas setiap individu. Terakhir, mempersiapkan generasi muda sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan dapat memulai babak baru, melihat dunia dengan cara baru.”Bila ini dijalankan secara konsisten, Yunus yakin pada 2030 angka orang miskin di Indonesia sudah nol.
Mengomentari presentasi Yunus, Menko Perekonomian Boediono menilai bahwa apa yang disampaikan Yunus bukan hal baru. “Indonesia,” kata Boediono, “sudah memiliki program-program penanggulangan kemiskinan.”
Program penanggulangan kemiskinan?
Pendapat Menteri Boediono justru memperjelas satu hal : Kemiskinan mungkin akan hilang pada 2030 di bumi Bangladesh, tetapi tidak di Indonesia. Karena Pemerintah Indonesia mengetahui segala hal, tapi tidak melakukan satu hal pun yang diperlukan.
Menteri Boediono tentu sudah membuat banyak program. Pertanyaannya, program manakah yang sudah berjalan!
Sudah seribu hari pemerintahan SBY-JK berjalan namun anak-anak miskin Indonesia masih saja menderita. Memang, ada kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak. Tapi dalam hal pelaksanaan, segala regulasi dan kebijakan tersebut sampai saat ini masih belum nampak realisasinya.
Terobosan dibuatnya UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah. Lalu dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang keanggotaannya pun diangkat langsung oleh Presiden.
Namun sampai saat ini KPAI yang anggaran operasionalnya Rp.16 milyar pada 2007 itu belum menunjukkan kinerja riil demi terselenggaranya perlindungan anak, terlebih anak miskin.
80 Ribu lebih anak mencari uang di jalan-jalan Jabodetabek pada 2007. Rata-rata mereka mengalami kekerasan yang intensitasnya semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya yang dilakukan Polisi Pamong Praja ketika melakukan operasi penertiban.
Anak jalanan diperas, dirampas, dijambak, disundut rokok, diseret, dicekik, dipukul, ditendang, diinjak, dipaksa telanjang, dilecehkan, diperkosa, ditangkap, bahkan dianiaya hingga meninggal dunia.
Alokasi anggaran penertiban rakyat miskin di DKI Jakarta, sebagai barometer pembangunan nasional, mencapai Rp 303,2 milyar. Jauh lebih besar dari anggaran dinas pendidikan dasar sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih jauh lagi dibandingkan anggaran Puskesmas sebesar Rp 200 milyar dan seluruh rumah sakit sebesar Rp 122,4 milyar (Yenny Sucipto, 2007).
Jumlah penderita gizi buruk-busung lapar meningkat dari 1,67 juta pada 2005, menjadi 2,3 juta jiwa pada 2006 (Sri Palupi, 2007). Sementara itu, harga susu naik sampai Rp.5000 perkemasan. Distribusi beras berkualitas rendah untuk raskin tidak merata.
Menurut data Balitbang Depdiknas (2007), pada 2006 jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 846,6 ribu anak, SMP/MTs sebanyak 174,4 ribu anak, dan SMA/SMK/MA sebanyak 178,6 ribu anak. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SD/MI dari 4.072.508 anak, sebanyak 322,2 ribu anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Program Biaya Operasional Sekolah untuk menggratiskan biaya anak-anak miskin lebih banyak yang tersumbat dibanding yang tersalur.
Di sektor kesehatan, prosedur administrasi, verifikasi askeskin, serta tanggungan biaya pengobatan yang tinggi membuat anak-anak miskin memilih menahan rasa sakit di tempat tinggalnya daripada harus berobat.
Akte kelahiran gratis sudah menjadi kebijakan pemerintah sejak 1 Januari 2007. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak keluarga miskin yang diminta uang sampai Rp.800.000 untuk mengurusnya, sehingga UNICEF (2007) mencatat bahwa kurang lebih 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran.
Jadi, program penanggulangan kemiskinan yang mana yang Anda maksudkan, Pak Boedi?

ded

Inilah kesempatan belajar dari PKS: Sebuah partai besar yang diketahui berasal dari sebuah harakah besar Ikhwanul Muslimin. Di penghujung dasawarsa 1980-an, gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia dikenali dari atribut jilbabnya yang sangat fenomenal itu.

Sejumlah siswi SLTA mereka dikeluarkan dari sekolah karena mengenakan jilbab. Aksi sepihak itu menimbulkan perlawanan keras dan menggugah simpati publik. Ditambah dengan kegigihan, kenekatan, kecerdasan, dan segepok iman, dakwah jilbab di Indonesia berangsur memperkuat posisinya.

Dakwah kaum lelakinya pun tak kalah mengagumkan. Mereka merangsek ke tiap fakultas dan jurusan, ke OSIS, ke masjid dan musola, ke mana-mana. Mereka dikenali lewat penampilan fisik yang khas: janggut, celana semata-kaki, dan antirokok.

Dan hingga kini, dalam tempo kurang dari dua dekade, jilbab telah menjadi pemandangan biasa. Di sejumlah sekolah, terutama sekolah Islam, jilbab diwajibkan. Dan seperti biasanya sepanjang sejarah, pewajiban acapkali melahirkan penentangan. Tak sedikit siswi yang diwajibkan berjilbab hanya mengenakannya di depan mata bapak dan ibu guru, namun segera melepasnya selewat gerbang sekolah.

Pada 2004 Ikhwanul Muslimin alias PK alias PKS sukses merenggut kemenangan signifikan. Sejak itu mereka mempunyai banyak kursi di parlemen, juga di tingkat daerah. Namun dengan serta-merta ustad mereka di pucuk MPR mengumumkan, ‘pancasila sudah final’. Mereka tak akan mendukung perjuangan penegakan syariat.

Pilihan sikap untuk memendam dalam-dalam keberislaman mereka merupakan kebijakan yang dibakukan. Di level daerah, walikota Nur Mahmudi menegaskan kebijakan yang sama. Nur Mahmudi menolak pertanyaan wartawan apabila wawancara berkaitan dengan isu penegakan syariat. Dalam pilkada DKI pun, cagub pilihan PKS mengumumkan akan membiarkan dugem dan waria.

Agaknya perumus kebijakan PKS telah menggariskan bahwa orang mereka yang duduk di pemerintahan RI harus berpura-pura moderat dan nasionalistis. Seolah “Setan Amerika” sedang dengan tekun mengawasi. Sehingga para tokoh PKS harus menyembunyikan keberislaman mereka karena masyarakat internasional mengidentikkan Islam dengan teroris.

Bila benar demikian, alangkah malangnya menjadi petinggi PKS. Kita sungguh-sungguh perlu bersimpati pada kemalangan mereka, setidaknya karena dua hal. Pertama karena kepura-puraan dan tekanan yang memaksa mereka untuk menyembunyikan jatidiri adalah kemalangan dan penderitaan. Sedemikian menderitanya sehingga mereka tidak menikmati semua fasilitas dan kemewahan yang diberikan negara kepada mereka.

Kedua karena ternyata mereka begitu takutnya pada “setan” Amerika, setara – atau bahkan melebihi – rasa takut kepada Allah. Sementara kaum kiri dengan gagah perkosa mengatakan, “Aku bangga menjadi komunis”, sejumlah pejabat negara – orang Islam pula, yang notabene merupakan mayoritas di Indonesia – dengan ketakutan menolak untuk mendukung penegakan syariat Islam.

Kebijakan dan pilihan sikap yang diteladankan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin pun berbeda dengan kebijakan para petinggi PKS, dengan perbedaan sejauh masyrik wal maghrib. Rasul dan Para Sahabat tidak takut dan tidak berpura-pura, meski mereka dikucilkan dan diembargo.

“Grenengan” Ketua Majlis Syuro Yusril Ihza Mahendra mungkin lebih relevan: Saya bahagia menjadi diri sendiri.

Ternyata, dalam politik, menjadi diri sendiri adalah teramat mewah. Semua kontroversi seorang Yusril Ihza, termasuk keputusannya “mengomeli” KPK, adalah pilihan untuk menjadi diri sendiri. Sedemikian mewahnya menjadi diri sendiri, dan harga yang harus dibayar adalah melepaskan jabatan mensesneg.

Bahkan Presiden SBY tidak memiliki kemewahan itu.

Ada sebuah paradigma baru pasca pencopotan Hamid Awaluddin, Abdul Rahman Saleh, dan Yusril Ihza Mahendra dari jabatan mereka sebagai pejabat tinggi negara.

Paradigma lamanya adalah Yusril dan Hamid disorot pers, antaralain karena keduanya menggunakan rekening departemen untuk menampung uang Tommy. Kasus pencairan uang Tommy itulah yang diduga menjadi alasan SBY mencopot keduanya. Sedangkan Arman, menurut Koordinator Tim Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, dicopot karena pekerjaannya banyak yang belum diselesaikan.

Paradigma barunya adalah, mungkinkah dugaan kejahatan kerah putih yang dilakukan Yusril-Hamid dan tak tuntasnya kerja Arman adalah prasangka tanpa dasar yang diperkuat oleh kesaksian, referensi, dan argumen palsu?

Jaksa Agung yang digantikan Hendarman Supandji, Arman, dalam pidatonya menyelipkan permintaan agar diberi kesempatan beberapa hari tinggal di rumah dinas di Jalan Denpasar Blok C III Kav 12 A.

“Kalau diperkenankan, sambil ngepak-ngepak barang, saya mau mencari rumah kontrakan,” kata laki-laki kelahiran Pekalongan itu. Memang, semasa menjadi hakim agung, Arman tergolong sosok sederhana. Bukan hanya soal urusan rumah, kendaraannya pun jauh dari kesan mewah.

Hal yang sama terjadi pada Hamid Awaludin. Meski menjadi menteri, ia ternyata tak memiliki rumah pribadi. Apakah mereka bersandiwara, karena Hamid tentulah (!) dapat duit banyak dari Tommy?

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, sejauh ini tidak ada bukti Yusril dan Hamid menikmati hasil korupsi. Karena itu Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan perkara.

“Jaksa hanya melaksanakan ketentuan undang-undang. Jaksa bukan mencari kesalahan tapi mengurusi kejahatan,” tandasnya.

Meski demikian, Hendarman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata atas desakan kuat masyarakat untuk menyelidiki dugaan perbuatan melanggar hukum dalam kasus pencairan dana milik Tommy di BNP Paribas London. “Namun, pemeriksaan baru bisa dilakukan kalau sudah ada indikasi tindak pidana dan ditemukan alat bukti,” cetusnya.

Ucapan Hendarman sesungguhnya tidak memuaskan dahaga “publik”. Pemecatan Yusril, Hamid, dan Arman yang notabene representasi kaum pengusung syariat tak lebih dan tak kurang dari air laut yang membuat dahaga “publik” semakin menggelegak. Publik ingin ketiga orang itu diadili, kalau perlu langsung saja digantung, habis perkara!

Dicopotnya Yusril, Hamid, dan Arman bukanlah hal terburuk karena perkembangannya mungkin akan jauh lebih buruk lagi. Target Jusuf Kalla-Andi Matalata yang sesungguhnya adalah menutup peluang SBY memenangkan pemilu mendatang, bahkan kalau bisa, SBY turun sebelum 2009.

“Kalau SBY memang berniat memberantas korupsi, maka itu tidak cukup dengan hanya memecat, tetapi jaksa agung yang baru, Hendarman Supandji, juga harus memproses Hamid Awaludin dan Yusril Ihza Mahendra,” ujar Emerson Yuntho.

Yang jelas, menteri Golkar bertambah. Wapres Jusuf Kalla pernah mengatakan, Presiden SBY tak mungkin mengangkat Andi Mattalata menjadi mensesneg. “Andi Mattalata itu, sudah Bugis, Golkar pula. Mana mau SBY,” katanya sambil ketawa. Andi memang tidak menjadi mensesneg, tapi menkumham, menggantikan Hamid Awaluddin.

SBY telah melakukan sesuatu yang “tak mungkin”. Harus diakui bahwa reshuffle yang dilakukan Presiden SBY sungguh surprising, tetapi dalam konotasi yang kurang positif. Padahal dalam proses dan hasil reshuffle kabinet episode kedua ini, terdapat upaya presiden untuk menjawab sejumlah penilaian publik.

Selama ini terdapat kesan bahwa SBY berada di bawah bayang-bayang dan tekanan Kalla dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Pemerintahan Indonesia saat ini seperti semi-presidensial yang dikomandani presiden dan perdana menteri sebagai kepala eksekutif. Seolah presidennya SBY dan perdana menterinya Kalla.

Kebijakan-kebijakan strategis negara terkesan lebih muncul dari Kalla daripada SBY. Kesan itu bertambah mengemuka karena Kalla terkesan sebagai pribadi yang kuat dan pengambil keputusan, sedangkan SBY menyerupai pribadi yang terlalu banyak pertimbangan. Ia harus dipaksa dan ditekan untuk mengambil keputusan.

Sementara itu, kesan bahwa apa yang dilakukannya tak lebih dari make-up politik telah mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang tidak responsive terhadap kehendak publik. Karena faktanya, menteri-menteri lain yang rapornya merah tetap dipertahankan.

Maka citra yang terbangun kini adalah, Presiden telah kehilangan momentum untuk membangun kabinet yang bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Lonely at the top.

xatryaJedi